1. Eksekusi Grosse Akta

• Dua macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial: grosse akta pengakuan hutang dan grosse sita hipotik/bpal (Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg).
• Merupakan salinan pertama dari akta Notaris yang diberikan kepada kreditur dan memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
• Dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama jika debitur ingkar janji.
• Apabila debitur membantah jumlah hutang, maka eksekusi tidak dapat dilanjutkan dan tagihan harus diajukan melalui gugatan biasa.

2. Eksekusi Hak Tanggungan

• Sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (UU No. 4 Tahun 1996).
• Pelaksanaan eksekusi dimulai dengan teguran (aanmaning) dan diakhiri dengan pelelangan tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
• Penjualan objek di bawah tangan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan untuk memperoleh harga tertinggi.

3. Eksekusi Jaminan Fidusia

• Berlaku untuk benda bergerak (berwujud/tidak berwujud) dan bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan (UU No. 42 Tahun 1999).
• Eksekusi dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan atas kesepakatan para pihak.
• Prosedur dan tata cara eksekusi selanjutnya mengikuti ketentuan eksekusi Hak Tanggungan.

4. Eksekusi Putusan BHT & Penjualan Umum (Lelang)

• Eksekusi dilakukan terhadap putusan kondemnatoir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika tereksekusi tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela.
• Pengumuman lelang barang tetap wajib diumumkan 2 (dua) kali dengan berselang 15 hari di surat kabar harian lokal.
• Apabila terlelang tidak bersedia mengosongkan objek lelang, maka pengosongan dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat kekuasaan negara.

5. Perlawanan Eksekusi & Penangguhan

• Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet): Dapat diajukan oleh pemilik atas dasar hak milik atau pemegang hak tanggungan.
• Azas Utama: Perlawanan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi, kecuali perlawanan tersebut sangat beralasan dan nyata.
• Penangguhan Eksekusi: Merupakan wewenang Ketua Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi atau Ketua Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung dalam rangka pengawasan.

6. Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsignasi

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan/konsignasi merupakan salah satu hal/sebab hapusnya perikatan (Pasal 1404 s.d. 1412 KUHPerdata).

Persyaratan Sah & Berharga (Petitum Permohonan):